Pertempuran di Ambarawa

Pada tanggal 11 Desember 1945, Kol. Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kol. Soedirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang.
Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.

Bandung Lautan Api

Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homann dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Tiga hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata.
Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI, sebutan bagi TNI pada saat itu) meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi "bumihangus". Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan NICA. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 1946^[2]. Kolonel Abdoel Haris Nasoetion selaku Komandan Divisi III TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi Kota Bandung.^{[butuh rujukan]} Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung.
Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakjat Indonesia) terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api.
Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo, Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan.
Beberapa tahun kemudian, lagu "Halo, Halo Bandung" secara resmi ditulis, menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api.

Pertempuran Medan Area

Tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Menanggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad Tahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pendaratan Sekutu di kota Medan terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu (Inggris) ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang tertuliskan "Fixed Boundaries Medan Area" (batas resmi wilayah Medan) di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan Sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke berastagi sementara itu di daerah berastagi perlawanan terhadap sekutu semakin sengit tanggal 29 September 1945 di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia (BPI) cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu. Sebagai ketua umum dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting,Rakutta Sembiring, R.M. Pandia, Koran Karo-karo dan Keterangan Sebayang. Di dalam Barisan Pemuda Indonesia Tanah Karo ini semua potensi pimpinan pemuda dengan berisan-barisan perjuangannya, dirangkul, bergabung ke dalam Barisan Pemuda Indonesia termasuk bekas Gyugun atau Haiho seperti: Djamin Ginting, Nelang Sembiring, Bom Ginting. Sedangkan dari Talapeta: Payung Bangun, Gandil Bangun, Meriam Ginting, Tampe Malem Sinulingga. Dari N.V. mas Persada: Koran Karo-karo. Dari Pusera Medan: Selamat Ginting dan Rakutta Sembiring. Demikian pula dari potensi-potensi pemuda lain seperti: Tama Ginting, Matang Sitepu, R.M. Pandia, Batas Perangin-angin dan Turah Perangin-angin. Dalam proses sejarah selanjutnya, BPI kemudian berubah menjadi BKR (Badan Keselamatan Rakyat) yang merupakan tentara resmi pemerintah dimana Djamin Ginting’s ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sembiring dan Bom Ginting yang anggotanya antara lain Selamat Ginting’s, Nahud Bangun, Rimrim Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang dan lain-lain. Pada umumnya yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Gyugun atau Heiho dan berisan-barisan bentukan Jepang. Djamin Ginting.S bekas komandan pleton Gyugun ditunjuk menjadi Komandan Batalyon BKR Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lain di berastagi, Padang, Bukit Tinggi dan Aceh.

A. PERJUANGAN KONFRONTASI
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri
Negara-negara boneka bikinan Belanda.
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.
Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi
1. pertempuran Ambarawa,
2. Bandung Lautan Api,
3. Pertempuran di Sulaswesi Selatan,
4. Peristiwa Merah Putih di Minahasa,
5. Pertempuran Medan Area,
6. 5 Hari di semarang,
7. Puputan Margarana, dsb.
B. PERJUANGAN DIPLOMASI
PERJANJIAN LINGGARJATI
Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan MadurA
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
PERJANJIAN RENVILLE
Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.
PERJANJIAN ROEM-ROYEN
Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :
Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetuji pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB
KONFERENSI MEJA BUNDAR
KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
1. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
2. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda
3. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan
4. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat.
Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :
1. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
2. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
3. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
C. ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
A. PKI MADIUN 1948
Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI. Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
B. DI/TII
JAWA BARAT
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam
JAWA TENGAH
Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.
SULAWESI SELATAN
Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
ACEH
Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).
KALIMANTAN SELATAN
Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.
APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
ANDI AZIS
Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
RMS ( Republik Maluku Selatan )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
PRRI/PERMESTA
Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
G 30 S/PKI 1965
Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.

Foto Eksekusi Pemimpin DI/TII KartoSoewirjo

Foto Eksekusi Pemimpin DI/TII KartoSoewirjo

Kartosoewirjo dikenal sebagai tokoh yang memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada 1947 sebagai bentuk kekecewaannya dengan pemerintah pusat yang menandatangani perjanjian Renville.

Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Soekarno kemudian mengirimkan tentara dari Divisi Siliwangi dan satuan-satuan lain untuk menumpas gerakan Kartosoewirjo.

Peperangan gerilya di belantara Jawa Barat berlangsung lama. Baru tahun 1962 gerakan ini dipatahkan melalui Operasi Pagar Betis. Kartosoewirjo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi dalam gubuk di Gunung Rakutak, Jawa Barat tanggal 4 Juni 1962.

Soekarno menjatuhkan hukuman mati pada Kartosuwiryo. Sebenarnya, Kartosoewirjo adalah sahabat karibnya. Dulu Soekarno, Muso dan Kartosoewirjo sama-sama ngekos di rumah Tjokroaminoto di Surabaya.

Tapi ketiganya akhirnya memilih ideologi dan jalan yang berbeda. Nasib Kartosoewirjo pun berakhir diterjang timah panas regu tembak tentara Soekarno.

Kartosoewirjo dieksekusi tanggal 06 september 1962 ketika berumur 57 tahun oleh regu tembak yang terdiri dari 12 orang tentara. Jenazahnya dimakamkan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. (Ant/ARI)

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah harus menghadapi berbagai gangguan keamanan dari dalam negeri, diantaranya pemberontakan PKI Madiun.

    Pada tanggal 28 Juni 1948 Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir Syariffudin bergabung dengan Partai Komunis Indonesia  (PKI) dipimpim Musho melakukan pemberontakan . Tujuan pemberontakan adalah peruntuhkan Negara RI dan menggantikannya dengan Negara Komunis. Puncak pemberontakan terjadi tanggal 18 September 1948, di Madiun- Jawa Timur.

Dalam aksinya PKI menangkap, membunuh setiap lawan yang dianggapnya menghalangi tujuannya. Pejabat TNI, Alim Ulama, dan rakyat dibunuh dengan kejam dan jasadnya dimasukkan dalam kubur massal.

Foto Korban kekejaman PKI Madiun

   Untuk mengatasi aksi pemberontakan PKI Madiun, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jwa Timur untuk menjalankan penumpasan pemberontakan PKI Madiun.  Muso berhasil ditembak mati dan Amir Syariffudin beserta tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

   Banyak kontroversi dalam aksi penumpasan pemberontakan, diantaranya militer menggunakan cara-cara yang sama kejinya dengan aksi pemberontakan itu sendiri, berikut beberapa foto tahap-tahap eksekusi para tokoh dan rakyat yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun, yang tidak diberitahukan dalam pendidikan sejarah.

A. Beberapa tokoh Pemberontak dan rakyat yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun diintrograsi dibawah todongan senjata, selebihnya tersangka dieksekusi tanpa melalui intrograsi/ pengadilan

b. Tersangka diikat dan diarak menuju lokasi eksekusi

C. Diintrograsi untuk terakhir kali

D. Disuruh menggali lobang kuburnya sendiri

e. Digiring masuk lobang kuburan yang mereka gali sendiri

f. Satu per satu dieksekusi dengan cara ditusuk menggunakan bayonet atau sangkur

g. ada yang dieksekusi dengan dipertontonkan di depan massa

Sangat Kejam dan tidak beradab

Kita berharap sejarah hitam ini tidak akan terulang kembali dalam sejarah bangsa Indonesia kita tercinta. Selama kita memperkuat rasa persatuan, bersikap terbuka menerima berbedaan suku, agama, Ras dan mau menyampaikan aspirasi dengan cara kondusif, dengan izin Tuhan YME, percayalah bangsa Indonesia akan tampil sebagai bangsa yang kuat.

Mari kita berdoa:
Bagi para korban keganasan pemberontakan PKI Madiun, Tuhan berkenan menerima mereka disisiNya.

Bagi para pelaku (real) Pemberontakan maupun algojo eksekutor, semoga Tuhan mengampuninya.

Bagi korban fitnah yang tanpa melalui penyelidikan maupun pengadilan, dieksekusi, Semoga Tuhan berkenan menerima arwah mereka dalam cahaya Illahi

21 JULI 1947  Agresi Militer Belanda I

 Artinya Belanda menyerang Wilayah RIS

Akibat agresi Militer Belanda I di dunia Internasional

Ø Belanda mendapat kecaman keras dari Dunia Internasional

Ø India dan Australia mengajukan Resolusi ke Dewan Keamanan PBB, agar masalah Indonesia- Belanda dibahas di Dewan Keamanan PBB

Ø PBB membentuk Komisi Jasa Baik / Comitee of Good Offices dengan nama  Komisi Tiga Negara ( KTN).............( Australia, Belgia, AS)

Indonesia memilih Australia sebagai anggota KTN, Belanda memilih  Belgia, dan Dewan keamanan PBB menunjuk AS.

KTN memutuskan utk segera mengadakan perundingan ( Perundingan Renville)

Des’47- Jan’48  PERUNDINGAN RENVILLE , Diprakarsai oleh KTN di atas kapal Renville (AS)

Delegasi Indonesia diwakili : PM Amir Syarifuddin

Hasil : sangat Merugikan Indonesia.

Ø  Wilayah indonesia dikurangi Garis Van Mook ( Yaitu wilayah RIS dikurangi daerah-daerah yang diduduku Belanda dalam Agresi Militer I

Ø  Belanda membentuk negara Federal (BFO) al : Negara Pasundan, Negara Jawa Barat...dll, tujuannya untuk memecah belah kesatuan RI

Akibat Perundingan Renville bagi bangsa Indonesia :

·         Kabinet Amir Syarifuddin jatuh,digantikan Kabinet Hatta (Kelak karena hal ini  Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan yang dikenal dgn Pemberontakan PKI Madiun )

·         Wilayah Indonesia semakin berkurang

Belanda kembali lagi mengingkari Hasil perundingan renville dan menyerang wilayah RI

19 Maret 1948  Agresi Militer Belanda II

Akibat agresi Militer Belanda II

®   Ibu kota RI (Jogjakarta) dikuasai Belanda

®   Presiden,wakil Presiden, dan menteri kabinet ditawan Belanda.

(Presiden Soekarno diasingkan di Prapat Sum-Ut, Wapres Hatta ditawan di Bangka )

Namun pemerintah sempat memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi, Sumatera Barat ,hal ini membuktikan pada dunia Internasional bahwa Pemerintahan RI masih ada..

Reaksi Bangsa Indonesia dan dunia Internasional

Ø  Perlawanan Fisik , 1 Maret 1949 Melakukan   SERANGAN OEMOEM  1 MARET  dipimpin oleh Letkol Soeharto bekerjasama dengan Sultan HB IX, Utk menunjukkan pada Dunia Internasional bahwa TNI masih ada.TNI  berhasil menguasai Jogjakarta selama 6 Jam.

Ø  Belanda mendapat kecaman keras Dunia Internasional, Bahkan AS yang sebelumnya selalu berpihak pd Belanda, berubah sikap mengancam Belanda

Ø  Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar  Indonesia-Belanda menghentikan operasi militer dan mengadakan perundingan.

Ø  Komisi Tiga Negara (KTN) diubah namanya menjadi UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) untuk memprakarsai perundingan berikutnya

                                                                      

17 April – 7 Mei 1949   PERUNDINGAN  ROEM – ROIJEN

  Diprakarsai oleh UNCI   (wakil : Merle Cohran)

Delegasi Indonesia: Moh. Roem    Belanda : Van Roijen

            .                                                       

   Hasil Perundingan :

1.  Pemulihan pemerintahan RI, Tawanan dibebaskan

2.  RI bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS)

3.  Akan diadakan Perundingan Meja Bundar (KMB)

Pada saat itu Situasi dalam negeri Indonesia sedang kacau karena Pemberontakan PKI Madiun dan DI/ TII

Silahkan Klik ---> Kekejaman Pemberontakan PKI Madiun

                           Foto Eksekusi Pemimpin DI/TII KartoSoewirjo

KONFRENSI  INTER -  INDONESIA

Sebelum diadakan KMB,  RI melakukan pendekatan dengan negara-negara Federal  utk menentukan sikap bersama dalam menghadapi Belanda di  KMB

Agst – 2 November 1949 : KONFRENSI MEJA BUNDAR (KMB)

 RI : Moh. Hatta , BFO : Sultan Hamid II  ,Belanda : Van Marseveen , Mediator :  UNCI

    

Hasil  :   PIAGAM  PENGAKUAN  KEDAULATAN

1.               Kerajaan belanda mengakui Kedaulatan RI secara de facto dan de jure  (akibatnya maka Belanda harus keluar dari RI )

2.               Wilayah RIS terdiri atas 15 negara bagian/federal

3.               Masalah Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah kedaulatan RIS

4.               Indonesia harus mengganti kerugian akibat perang.

27 Desenber 1949 – BELANDA  SECARA  RESMI  MENGAKUI  KEDAULATAN   RI

Penandatanganan Piagam Pengakuan Kedaulatan dilakukan di dua tempat secara besamaan

Di Belanda : Ratu Juliana  - Moh. Hatta

Di Indonesia  : Lovink  - Sultan HB IX

• Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi: 1. Pertempuran Lima Hari di Semarang. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran 10 November di Surabaya. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. 6. Puputan Margarana di Bali.
• Pertempuran Lima Hari di Semarang Pertempuran di Semarang terjadi pada tanggal 15-20 Oktober 1945. Pertempuran ini berawal dari pemindahan 400 orang tentara Jepang dari Cepiring ke Semarang yang dikawal oleh polisi Indonesia. Dalam perjalanan tentara Jepang melucuti Polisi Indonesia kemudian mereka bergabung dengan pasukan Jepang lainnya Kidobutai yang dipimpin Mayor Kido. Pertempuran besar- besaran terjadi di Simpang Lima, Semarang. Dalam pertempuran yang dipimpin Letkol Moh. Sarbini, gugur Dr. Karyadi kepala Laboratorium Rumah Sakit Semarang sebagai kusuma bangsa.
• Pertempuran Medan Area Pertempuran ini berawal dari penghinaan orang Belanda(didukung Sekutu terhadap sebuah lencana Merah Putih). Akibatnya rakyat Medan marah dan terjadilah pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945. Rakyat Medan dipimpin Gubernur Sumatra Mr. Teuku Muhammad Hasan dan di bantu Ahmad Tahrir pemimpin Barisan Pemuda Indonesia menggempur tentara Sekutu dan NICA yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly. Pertempurain ini mencapai puncaknya pada tanggal 10 Desember 1945.
• Pertempuran 10 November di Surabaya Pertempuran Surabaya berawal dari tewasnya Panglima Tentara Sekutu Mayjen A.W.S. Mallaby dalam sebuah insiden dengan Arek-arek Surabaya di depan gedung bank Internatio. Dengan sangat menghina bangsa Indonesia, bunyinya: seluruh pemimpin Republik Indonesia di Surabaya harus menyerahkan senjatanya dan harus menyerahkan diri dengan tangan diangkat di depan markas Sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Timur R. M. Suryo sebagai kepala pemerintahan Jawa Timur menolak ancaman tersebut. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya digempur pasukan Sekutu dari berbagai arah. Arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur Suryo, Bung Tomo dan Sungkono bangkit menghadapi gempuran Sekutu. Peristiwa 10 November 1945 tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan.
• Pertempuran Ambarawa Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November-15 Desember 1945. Awal kejadiannya ketika secara sepihak pasukan Sekutu dipimpin Brigjen Bethel membebaskan interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Tindakan Sekutu mendapat perlawanan Tentara Republik Indonesia (TKR) dan rakyat yang dipimpin Mayor Sumarto. Dalam pertempuran ini gugur Letkol Isdiman. Di bawah pimpinal Koloner Soedirman, Ambarawa berhasil direbut pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangunlah Palagan Ambarawa. Selanjutnya tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari infantry.
• Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari tuntutan Sekutu yang dipimpin oleh Kolonel Mac Donald agar Kota Bandung dikosongkan demi keamanan. Rakyat tidak sudi menyerahkan darah tersebut kepada Sekutu. Akhirnya di bawah pimpinan Letkol Aruji Kartawinata, rakyat dan Tentara Republik Indonesia (TRI) sepakat untuk membakar kota Bandung daripada dikuasai musuh. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, sementara itu di Dayeuhkolot (Bandung Selatan) Mohammad Toha dan Ramdan berhasil meledakkan gudang mesiu milik Belanda meskipun beliau berdua gugur bersamaan dengan meledaknya gudang mesiu tersebut.
• Puputan Margarana di Bali Puputan margana terjadi ketika Belanda mendatangkan pasukannya di Bali dalam rangka menegakkan berdirinya Negara Indonesia Timur. Kedatangan pasukan Belanda tersebut disambut dengan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah rai. Karena perlawanan tidak seimbang I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melakukan perlawanan secara habis-habisan atau puputan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 November 1946.
• B. Perjuangan Diplomasi 1. PERJANJIAN LINGGARJATI 2. PERJANJIAN RENVILLE 3. PERJANJIAN ROEM-ROYEN 4. KONFERENSI MEJA BUNDAR 5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 6. Konferensi Inter Indonesia (KII)
• Perjanjian Linggarjati Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947. Perjanjian linggarjati atau Perundingan Linggar Jati adalah Diplomasi Sejarah Indonesia Nasional Antara Republik Indonesia dengan Belanda, dimana Perjanjian linggar jati adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara Sutan Sahmi dari pihak Indonesia dengan Dr.H.J. Van Mook dari pihak pemerintah Belanda. Kesepakatan linggar jati yang berlangsung selama 4 (empat) hari disepakati di sebuah desa linggar jati di daerah Kabupaten Kuningan.
• Hasil perundingan tertuang dalam 17 pasal. 4 (Empat) isi pokok pada perundingan linggar jati adalah : 1. Belanda mengakui secara defacto wilayah RI / Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 januari 1946. 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Uni Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda debagai kepala uni. Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya : 1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby 2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland 3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
• Perjanjian Renville Atas usulan KTN (Komisi 3 Negara) pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanada di atas kapal renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil- wakil Belanda hampir semua berasala dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya.
• Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut : 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk. 2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS 4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. 5. Pasukan republik Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.
• Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut : 1. Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan. 2. Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. 3. Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berda di derah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.
• Perjanjian Roem-Royen Tepat pada pukul 17.00 tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai suatu persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang disebut “Persetujuan Roem-Royen”. Persetujuan Roem- Royen merupakan salah satu peristiwa penting dari serangkaian perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menuju pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949.
• Persetujuan Roem-Royen diawali dengan perundingan RI- Belanda pada tanggal 17 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Cochran. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Moh. Roem dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya, yaitu dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Latuharhary, dan disertai oleh lima orang penasihat. Adapun Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen dengan anggota-anggota: Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.
• Delegasi RI dalam pidatonya menuntut agar perundingan ini lebih dahulu menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta setelah itu baru akan dibahas mengenai soal-soal lainnya. Pihak Belanda bersedia mendahulukan perundingan mengenai syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, namun tiap kewajiban yang mengikat yang mungkin timbul dalam perundingan harus ditunda hingga dicapainya kesepakatan tentang penghentian perang gerilya dan perjanjian pelaksanaan KMB. Kesepakatan akhirnya dicapai pada tanggal 7 Mei 1949. Ketua Delegasi Indonesia Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan kesanggupan untuk memudahkan : Pengeluaran perintah kepada “pengikut RI yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya, Kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
• Ketua Delegasi Belanda Dr. van Royen selanjutnya membacakan pernyataan yang antara lain berisi : 1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk : mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya pemerintah RI. 2. mempelajari dan memberikan nasihat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Keresidenan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin Indonesia dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948. 4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS). Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan dilaksanakan secepatnya setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Pada konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang bagaimana cara-cara mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat (NIS).
• Konferensi Meja Bundar (KMB) KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan : 1. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS 2. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda 3. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan 4. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat.
• Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain : 1.Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS 2.Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS 3.Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.